Perdebatan tentang imāmah merupakan salah satu titik paling mendasar dalam hubungan teologis antara Syi’ah dan Ahlusunah. Bagi Syi’ah Itsna Asyariyah, imāmah bukan sekadar kepemimpinan politik setelah wafatnya Nabi Muhammad ﷺ, melainkan kedudukan agama yang diyakini telah ditetapkan Allah bagi tokoh-tokoh tertentu dari keluarga Nabi. Karena itu, pembahasan ini menyentuh persoalan akidah, sumber otoritas, dan cara memahami sejarah umat Islam.
Dalam pandangan Sunni, kepemimpinan umat setelah Nabi ﷺ tidak ditempatkan sebagai rukun iman dengan figur yang maksum. Khilafah dipahami sebagai urusan kemaslahatan umat yang dijalankan melalui baiat, musyawarah, kemampuan, dan penerimaan masyarakat. Dari perbedaan inilah muncul pertanyaan penting: apakah imāmah merupakan bentuk khilafah yang sah, atau sebuah doktrin yang menyimpang dari prinsip kenabian dan generasi awal Islam?
Syi’ah memandang imāmah sebagai kepemimpinan spiritual dan politik yang bersifat ilahiah. Imam tidak dipilih semata-mata oleh manusia, sebab penunjukannya diyakini telah ditentukan oleh Allah dan disampaikan melalui Nabi ﷺ. Dalam tradisi Syi’ah Itsna Asyariyah, terdapat dua belas imam, dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada Muhammad bin Hasan al-Askari yang diyakini mengalami kegaiban.
Posisi imam dalam doktrin tersebut sangat tinggi. Imam dipandang sebagai penafsir paling otoritatif terhadap Al-Qur’an, penjaga agama, serta pemimpin yang terbebas dari kesalahan dalam perkara agama. Konsep kemaksuman ini menjadi pembeda tajam dengan keyakinan Sunni, karena Ahlusunah tidak mengakui adanya manusia setelah Nabi ﷺ yang memiliki jaminan bebas dari kesalahan secara mutlak.
Sebagian penganut Syi’ah juga menempatkan kecintaan kepada Ahlulbait sebagai dasar penting dalam identitas keagamaan mereka. Mencintai keluarga Nabi ﷺ tentu merupakan ajaran yang diterima kaum Muslimin. Persoalannya muncul ketika kecintaan tersebut dikembangkan menjadi keyakinan bahwa hanya garis keturunan tertentu yang berhak memimpin umat, sementara sahabat lain dianggap merampas hak Ali atau dipandang tidak memiliki legitimasi.
Dalam kerangka Sunni, Nabi Muhammad ﷺ adalah penutup para nabi dan tidak meninggalkan penerus yang memiliki status kenabian atau kemaksuman. Para sahabat kemudian mengelola urusan umat melalui proses yang dikenal dalam sejarah sebagai baiat dan musyawarah. Abu Bakar ash-Shiddiq menjadi khalifah pertama, disusul Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
Keempat tokoh tersebut disebut Khulafaur Rasyidin karena kepemimpinan mereka berusaha mengikuti petunjuk Nabi ﷺ. Urutan sejarah ini tidak dipahami sebagai penetapan manusia yang memiliki sifat maksum, melainkan sebagai hasil ijtihad dan kesepakatan yang berlangsung di tengah kondisi umat ketika itu. Seorang khalifah dapat benar atau keliru, sehingga ia tetap terbuka terhadap nasihat, kritik, dan evaluasi berdasarkan Al-Qur’an serta Sunnah.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa khilafah bukan padanan langsung dari imāmah. Khilafah berhubungan dengan tanggung jawab administratif, politik, dan hukum untuk menjaga agama serta kemaslahatan masyarakat. Imāmah dalam doktrin Syi’ah memiliki dimensi metafisik yang jauh lebih kuat, karena legitimasi pemimpin dianggap berasal dari penetapan ilahi yang bersifat eksklusif.
Dalam pandangan Sunni, menilai keutamaan Ali bin Abi Thalib tidak mengharuskan seseorang merendahkan Abu Bakar, Umar, atau Utsman. Seluruh sahabat utama memiliki kedudukan dan jasa besar. Sikap ini berbeda dari narasi sektarian yang menjadikan konflik politik masa awal Islam sebagai dasar untuk mencela mayoritas sahabat.
Syi’ah menggunakan sejumlah ayat dan hadis untuk mendukung konsep imāmah, termasuk ayat tentang wilayah, ulil amri, serta peristiwa Ghadir Khum. Mereka menafsirkan dalil-dalil tersebut sebagai penunjukan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin yang wajib ditaati. Hadis tentang dua belas khalifah juga kerap dihubungkan dengan daftar dua belas imam.
Ahlusunah memiliki pembacaan berbeda terhadap dalil-dalil tersebut. Kata “wali” dalam berbagai konteks tidak selalu bermakna pemimpin politik eksklusif, sedangkan peristiwa Ghadir Khum dipahami sebagai penegasan kecintaan dan penghormatan kepada Ali, bukan deklarasi kenabian politik setelah Nabi ﷺ. Perbedaan tafsir harus diteliti melalui bahasa Arab, konteks peristiwa, riwayat yang utuh, dan pemahaman para sahabat.
Masalah berikutnya adalah sumber ajaran yang muncul setelah periode para sahabat. Jika seorang imam diyakini maksum, maka ucapan dan penjelasannya dapat ditempatkan sebagai otoritas agama yang hampir setara dengan sumber primer. Dari perspektif Sunni, pola ini menimbulkan persoalan karena otoritas agama kemudian disandarkan kepada tokoh yang tidak memiliki status kenabian dan tidak dapat diverifikasi secara terbuka oleh seluruh umat.
Penilaian terhadap isu tersebut dapat diperluas melalui arsip artikel keagamaan yang memuat berbagai pembahasan tentang sejarah, akidah, dan polemik sektarian. Namun, pembaca tetap perlu membandingkan setiap klaim dengan Al-Qur’an, hadis yang sahih, serta karya ulama dari berbagai mazhab agar tidak menerima kesimpulan secara serampangan.
Konsep imāmah memiliki dampak besar terhadap cara Syi’ah membaca sejarah. Konflik antara Ali dan Muawiyah, tragedi Karbala, serta pergantian kekuasaan setelah wafat Nabi ﷺ sering diposisikan sebagai bukti pengkhianatan terhadap hak Ahlulbait. Karbala memang merupakan tragedi yang menyedihkan dan pembunuhan Husain bin Ali adalah peristiwa yang mengecam kezaliman. Namun, menjadikannya dasar untuk mencela seluruh sahabat atau membangun kebencian permanen terhadap kelompok Muslim lain merupakan langkah yang perlu dikritisi.
Dalam perkembangan modern, gagasan tentang kepemimpinan agama juga dapat berhubungan dengan gerakan politik yang mengatasnamakan pembelaan Ahlulbait. Retorika tersebut terkadang dipakai untuk membenarkan mobilisasi massa, perlawanan terhadap pemerintahan, atau pengaruh lintas negara. Fenomena seorang tokoh kontroversial seperti yang dibahas dalam profil Nimr al-Nimr memperlihatkan bagaimana isu keagamaan, oposisi politik, dan konflik regional dapat saling berkelindan.
Akan tetapi, kritik terhadap ideologi atau strategi politik harus dibedakan dari penghukuman terhadap semua individu Syi’ah. Tidak setiap orang yang mengidentifikasi diri sebagai Syi’ah memahami imāmah dengan kedalaman yang sama, dan tidak semua pengikutnya terlibat dalam agenda politik. Sikap ilmiah menuntut pembedaan antara doktrin, organisasi, perilaku elite, dan masyarakat awam.
Dari perspektif Ahlusunah, keyakinan bahwa dua belas imam memiliki penunjukan ilahi dan kemaksuman merupakan penyimpangan serius dari prinsip akidah Islam. Penetapan otoritas agama setelah Nabi ﷺ kepada figur tertentu tanpa dalil yang tegas dan disepakati umat dipandang sebagai tambahan dalam perkara pokok agama. Karena itu, ulama Sunni mengkritik doktrin imāmah sebagai ghuluw terhadap Ahlulbait dan sebagai bentuk pengkultusan manusia.
Meski demikian, penggunaan istilah sesat harus dilakukan dengan ilmu, keadilan, dan rincian. Mengkritik sebuah keyakinan tidak otomatis membolehkan penghinaan, kekerasan, atau penindasan kepada pemeluknya. Islam memerintahkan dakwah dengan hikmah, dialog yang baik, dan penegakan keadilan. Perbedaan akidah perlu dijelaskan secara tegas, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menzalimi orang yang tidak terlibat dalam tindakan kriminal.
Pada akhirnya, imāmah tidak dapat disamakan begitu saja dengan khilafah dalam pemahaman Sunni. Keduanya memiliki perbedaan mendasar tentang sumber legitimasi, sifat pemimpin, dan kedudukan otoritas agama. Bagi Ahlusunah, kepemimpinan umat merupakan amanah yang dijalankan manusia melalui mekanisme syura dan baiat, bukan institusi yang melahirkan imam maksum setelah Nabi ﷺ.
Karena itu, konsep imāmah dalam bentuk doktrin dua belas imam dinilai menyimpang dari manhaj sahabat dan prinsip penutupan kenabian. Sikap yang tepat adalah memahami perbedaannya secara jernih, menyampaikan kritik berdasarkan dalil, serta menjaga keadilan terhadap setiap individu. Dengan cara tersebut, pembahasan akidah tidak berubah menjadi permusuhan buta, sementara batas antara ajaran Sunni dan doktrin Syi’ah tetap dapat dijelaskan secara tegas.
