Istilah Syi'ah Rafidhah sering muncul dalam perdebatan tentang sejarah politik Islam, kepemimpinan umat, dan perbedaan akidah antara kelompok Syi'ah dengan mayoritas Sunni. Sebutan tersebut biasanya digunakan oleh kalangan Sunni untuk merujuk kepada kelompok yang dianggap menolak atau mencela sejumlah sahabat Nabi Muhammad saw., khususnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman.
Pembahasan mengenai Rafidhah tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang konflik politik setelah wafatnya Rasulullah saw. Perselisihan tentang siapa yang paling berhak memimpin umat kemudian berkembang menjadi perbedaan pemikiran tentang imamah, otoritas keagamaan, dan kedudukan keluarga Nabi. Dalam perkembangan berikutnya, sejumlah keyakinan khas terbentuk di lingkungan Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah.
Bagi para pengkritiknya, persoalan Syi'ah bukan sekadar perbedaan cabang fikih. Mereka menilai terdapat ajaran yang menyentuh prinsip dasar akidah Islam, seperti konsep imam yang maksum, sikap terhadap sahabat, dan penafsiran khusus terhadap peristiwa Ghadir Khum. Karena itu, tema ini kerap dibahas dalam artikel keislaman yang mengulas sejarah dan doktrin Syi'ah dari sudut pandang Sunni.
Istilah sesat sendiri merupakan penilaian teologis yang diperdebatkan dan perlu digunakan secara hati-hati. Sebagian ulama Sunni menyampaikan kritik keras terhadap doktrin tertentu dalam Syi'ah, sementara penganut Syi'ah menolak pelabelan tersebut. Memahami latar sejarah dan ciri-ciri ajarannya membantu pembaca membedakan antara perbedaan politik, perselisihan mazhab, dan klaim akidah yang lebih mendasar.
Kata Rafidhah berasal dari akar kata Arab yang bermakna menolak atau meninggalkan. Dalam literatur polemik Sunni, istilah ini dikaitkan dengan kelompok yang menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar setelah wafatnya Rasulullah saw. Ada pula riwayat yang menghubungkannya dengan sikap sebagian pengikut Zaid bin Ali yang menolak pendiriannya terhadap Abu Bakar dan Umar.
Seiring waktu, Rafidhah menjadi istilah umum yang digunakan oleh penulis Sunni untuk menyebut kelompok Syi'ah yang dianggap berlebihan dalam memuliakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Namun, istilah itu tidak selalu digunakan oleh seluruh kelompok Syi'ah untuk menyebut diri mereka sendiri. Mereka lebih sering memakai sebutan Syi'ah Imamiyah, Itsna Asyariyah, atau Ja'fariyah.
Akar perpecahan politik dapat dilihat pada masa setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib menghadapi konflik besar, termasuk Perang Jamal dan Perang Shiffin. Tragedi Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah, ketika Husain bin Ali terbunuh, kemudian menjadi peristiwa yang sangat sentral dalam pembentukan identitas emosional dan keagamaan Syi'ah.
Kekalahan Husain melahirkan tradisi duka, narasi penderitaan, serta keyakinan bahwa hak kepemimpinan telah dirampas dari keluarga Nabi. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok Syi'ah terpecah menjadi beberapa cabang, seperti Zaidiyah, Ismailiyah, dan Imamiyah Itsna Asyariyah. Tidak semua kelompok tersebut memiliki doktrin yang sama, sehingga penyamarataan tanpa penjelasan dapat menimbulkan kekeliruan.
Salah satu ciri utama Syi'ah Imamiyah adalah keyakinan terhadap imamah. Imam dipandang sebagai penerus Nabi dalam membimbing umat, meskipun bukan nabi yang menerima wahyu. Dalam doktrin Itsna Asyariyah, terdapat dua belas imam yang diyakini memiliki kedudukan khusus dan otoritas keagamaan yang sangat tinggi.
Para ulama Sunni mengkritik konsep ini karena menilai kepemimpinan agama tidak ditetapkan melalui garis keturunan tertentu secara mutlak. Mereka juga mempertanyakan klaim bahwa para imam memiliki kemaksuman, yaitu terjaga dari kesalahan dalam urusan agama. Perbedaan ini membuat isu imamah menjadi salah satu garis pemisah utama antara teologi Sunni dan Syi'ah.
Kritik paling kuat terhadap kelompok Rafidhah berkaitan dengan sikap terhadap sahabat. Sejumlah teks dan tradisi polemik Syi'ah memuat penilaian negatif terhadap beberapa sahabat utama, terutama Abu Bakar dan Umar. Kalangan Sunni memandang sikap tersebut bertentangan dengan penghormatan kepada generasi yang mendampingi Rasulullah saw. dan menyebarkan ajaran Islam.
Pandangan Sunni berangkat dari prinsip bahwa para sahabat memiliki keutamaan besar, meskipun mereka tetap manusia yang mungkin berbeda dalam ijtihad. Mencela atau menuduh mereka sebagai pengkhianat dianggap dapat merusak transmisi Al-Qur'an dan hadis. Karena itu, isu penghormatan kepada sahabat selalu menjadi bagian penting dalam polemik antara Sunni dan Syi'ah.
Peristiwa Ghadir Khum dipahami secara berbeda oleh Sunni dan Syi'ah. Syi'ah menilai sabda Nabi tentang Ali sebagai mawla merupakan penetapan kepemimpinan Ali setelah beliau wafat. Adapun mayoritas ulama Sunni memahami kata tersebut dalam makna kecintaan, loyalitas, dan penghormatan, bukan pengangkatan politik yang mengikat seluruh umat.
Perbedaan penafsiran itu menjadi dasar bagi klaim bahwa Ali seharusnya menjadi khalifah pertama. Pembaca dapat menelusuri pembahasan khusus mengenai peristiwa Ghadir Khum, termasuk bagaimana narasi tersebut digunakan dalam argumentasi tentang imamah. Dari perspektif Sunni, menjadikan satu peristiwa sebagai bukti pasti pewarisan kekuasaan dinilai tidak sejalan dengan proses musyawarah yang berlangsung di kalangan sahabat.
Beberapa praktik yang sering diperdebatkan meliputi nikah mut'ah, cara menggabungkan salat, sujud di atas tanah tertentu, serta ritual berkabung pada bulan Muharram. Dalam fikih Ja'fari, nikah mut'ah dipandang memiliki dasar kebolehan yang masih berlaku dalam kondisi tertentu, sedangkan mayoritas ulama Sunni meyakini praktik tersebut telah dihapuskan.
Ritual memperingati tragedi Karbala juga mendapat sorotan karena pada sebagian komunitas dilakukan dengan ratapan keras dan tindakan melukai tubuh. Tidak semua penganut Syi'ah menjalankan bentuk ritual yang sama, tetapi praktik tersebut sering dijadikan contoh oleh ulama Sunni untuk menunjukkan perbedaan pendekatan terhadap musibah dan ibadah. Penilaian terhadapnya perlu mempertimbangkan variasi tradisi di tiap wilayah.
Pada era modern, Syi'ah tidak hanya dibahas sebagai mazhab teologi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan politik. Revolusi Iran 1979, pengaruh kelompok bersenjata di Timur Tengah, serta persaingan geopolitik dengan negara-negara Sunni membuat isu Syi'ah semakin kompleks. Kritik terhadap kebijakan Iran sering bercampur dengan kritik terhadap doktrin keagamaan, sehingga keduanya perlu dibedakan secara cermat.
Sebagian media Sunni menilai retorika persatuan dan hubungan diplomatik Iran kadang digunakan untuk memperluas pengaruh politik. Pandangan tersebut tampak dalam tulisan yang membahas diplomasi Iran secara kritis. Namun, menilai seluruh penganut Syi'ah berdasarkan tindakan pemerintah atau kelompok politik tertentu juga berisiko mengabaikan keragaman sikap di kalangan masyarakat Syi'ah.
Pemahaman terhadap Syi'ah Rafidhah membutuhkan pengetahuan sejarah, ketelitian membaca sumber, dan kesadaran bahwa istilah polemik sering memiliki muatan emosional. Dari sudut pandang Sunni, doktrin tentang imamah, kemaksuman imam, serta pencelaan sahabat dipandang sebagai penyimpangan serius dari akidah Ahlusunah wal Jamaah. Sementara itu, penganut Syi'ah memiliki penjelasan teologis sendiri atas keyakinan tersebut.
Perbedaan yang mendalam sebaiknya dibahas dengan dalil, adab, dan penjelasan yang membedakan antara doktrin, praktik lokal, dan agenda politik. Sikap kritis tetap dapat disampaikan tanpa mengabaikan fakta sejarah atau menggeneralisasi semua individu. Dengan pendekatan itu, pembaca dapat memahami mengapa istilah Rafidhah memiliki posisi penting dalam polemik Sunni-Syi'ah dan mengapa perdebatan mengenai aliran ini terus berlangsung hingga kini.
